Monday, March 10, 2008

kualitas Depkeu = kualitas STAN ?

“Kita sedang memproses STAN menjadi BLU yang memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengumpulkan dana sendiri,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati ketika melantik Ani Ratnawati sebagai Kepala BPPK Depkeu di Jakarta 6 Maret 2008.


Menkeu minta agar perubahan STAN menjadi BLU tidak semata-mata didasari keinginan memperoleh kewenangan dan keleluasaan mengumpulkan dana sendiri. “Saya mencurigai banyak pihak ingin perubahan jadi BLU itu, lebih karena tidak ingin direpotkan masalah keuangan negara dalam proses budgeting, bukan karena secara murni ingin membentuk BLU untukmemberikan pelayanan.” katanya.


Menurut Menkeu, walaupun ke depan ada peluang lulusan STAN tidak bekerja di Depkeu, sebagian besar lulusan akan tetap bekerja di lingkungan Depkeu. “Jadi kalau mau lihat kualitas STAN, lihat kualitas Depkeu. Kalau institusi ini (Depkeu) masih dimaki-maki dan dinilai jelek, ya itulah kualitas STAN,’ katanya.

disadur dari Koran Sindo, 7 Maret 2008


membaca petikan artikel di atas membuat saya cukup gerah sebagai salah satu lulusan Sekolah Tinggi yang disebutkan diatas.


menurut pribadi saya pernyataan seperti itu tidaklah pantas diucapkan karena dengan pernyataan seperti itu menyiratkan bahwa seolah-olah yang menentukan kualitas Depkeu hanyalah lulusan STAN saja, padahal yang bekerja di Depkeu bukan hanya dari STAN saja. ada lulusan dari PT lain baik PTN maupun PTS.


kemudian menyikapi ukuran kualitas yang masih kurang di Depkeu seharusnya tidak menjadi tolak ukur bagi lulusan STAN. yang menentukan kualitas Depkeu (baik-buruk) adalah semua lapisan pegawainya, dari lapisan pejabat atas hingga bawahan. jika masih dinilai kurang bagus ya mulailah perbaikan dari semua lini pelayanan. jangan hanya melakukan perubahan di tingkat pusat saja tanpa melibatkan elemen di daerah.


dalam suatu organisasi, baik buruknya suatu kinerja yang menentukan adalah kompilasi dari semua elemen di dalamnya. tidak bisa hanya melihat dari salah satu elemen saja.karena organisasi merupakan satu kesatuan penuh dan utuh.sehingga jika salah satu elemen ada yang tidak beres akan mempengaruhi elemen yang lain dan organisasi secara keseluruhan.


sering sekali saya dengar selentingan masyarakat yang mengatakan bahwa pegawai di Depkeu adalah orang kaya-kaya. apalagi jika dikhususkan kepada instansi pajak. pastilah masyarakat akan mencibir : “pantesan kaya, kan orang pajak..” dan selentingan-selentingan lainnya.


dan parahnya hal tersebut telah menjadi sebuah pendapat umum di masyarakat. padahal jika dilihat dengan teliti lagi, pendapat tersebut tidak objektif. pendapat tersebut lahir dan tumbuh di masyarakat sejak lama sehingga sampai sekarang pun pendapat tersebut menjadi generalisasi bagi pegawai pajak.


memang tidak dapat dipungkiri praktik-praktik yang menguntungkan pribadi dan merugikan negara masih berlangsung dengan aman dan tertutup (karena ada yg melindungi). akan tetapi marilah kita semua membuka pikiran dan mulailah menilai sesuatu jangan hanya melihat dari luarnya saja. lihatlah lebih dalam lagi. tidak semua pegawai Depkeu khususnya pajak mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak pantas. masih banyak yang memang awalnya sudah cukup kaya dan ketika bekerja dan mendapatkan gaji, mereka mau menyisihkan sebagian pendapatannya untuk investasi masa depan. entah itu untuk ditabung maupun diinvestasikan di tempat lainnya.


berkaitan dengan pernyataan Bu Menteri di atas ada baiknya sebelum menilai sesuatu maupun membuat pernyataan yang berpotensi menimbulkan opini masyarakat, sebaiknya telitilah terlebih dulu secara benar sehingga nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.


NB: jika kualitas Depkeu hanya dilihat dari kualitas STAN saja, sebaiknya perbaikilah mutu pendidikan di STAN dalam segala hal, jangan mengharap kualitas STAN akan meningkat pesat selama mutu pendidikan STAN terbatas, tanpa peningkatan sarana maupun prasarana perkuliahan yang sesuai standar.

2 comments:

Anonymous said...

STAN tuh anaknya baik-baik lho bu menteri

arashima said...

setuju....
sebagai salah satu lulusan STAN,
saya pun menilai bahwa pernyataan
Bu Menteri terlalu prematur...
reformasi birokrasi Depkeu belum sepenuhnya berjalan dan kita belum
bisa menilai baik buruknya organisasi
DJP...
praktik-praktik korupsi masal di DJP
masih sering terjadi karena memang
ada yang melindungi...
sulit bagi saya untuk menyebutkan
contoh (nama2) oknum yang terang2an
melakukannya karena perlindungan
saksi belum terjamin...
jadi maaf2 saja apabila saya hanya
bisa menolaknya dengan hati...
tidak dengan ucapan, apalagi dengan
kekuasaan. (wong saya saja masih
pelaksana koq... ya mana berani...)